Dalam praktiknya, setelah menyatakan persetujuan terkait atau  meratifikasi suatu perjanjian internasional ( tindakan keluar negri ) dalam suatu waktu setelah terpenuhi ketentuannya yang mengatur tentang pengikatan diri, suatu negara akan terkait dan menjadi negra pihak pada perjanjian internasional tersebut. Sebagai negara pihak/peserta, negara tersebuta akan menerima hak dan memikul kewajiban pada tataran internasional sesuai dengan substansi perjanjian internasional itu sendiri. Dari hal tersebut , muncul pertanyaan, bagaimana prosedur atau mekanisme pemberlakuan suatu perjanjian internasional kedalam hukum nasional indonesia, Berbagai hal menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya akan dibahas secara lengkap di dalam  buku ini. Harapannya, semoga buku ini dapat menjadi referensi utama dalam menjawab pertanyaan mendasar tersebut.